Kegiatan jual beli di Tembilahan Inhil
RIAU1.COM - Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Jakarta dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (23/2/2026).
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turut mengikuti rakor tersebut dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Inhil, H. Dwi Budiyanto. Kegiatan diikuti dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.
Dalam rakor tersebut disampaikan perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2026.
Berdasarkan data tersebut, inflasi Provinsi Riau pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,43 persen (year on year).
Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) mengalami inflasi sebesar 6,38 persen (yoy) dan masuk dalam 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Angka tersebut berada di atas rentang target inflasi nasional sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.
Secara nasional, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu tekanan inflasi antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, serta beras.
Komoditas tersebut menjadi perhatian utama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan, khususnya menjelang bulan Ramadan.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk optimalisasi distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar, serta pemantauan harga secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan sosialisasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Hingga 20 Februari 2026, capaian nasional layanan sertifikasi halal tercatat sebagai berikut:
10.980.267 produk bersertifikat halal
3.313.620 jumlah sertifikat halal
3.559.714 total sertifikat halal terbit
28.984.854 total UMKM
Program ini didukung oleh 122 LPH, 1.899 Auditor Halal, 372 LP3H, 117.493 Pendamping PPH, serta 108 LHLN.
Pemerintah daerah diminta untuk terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan daya saing produk lokal dan perlindungan konsumen.
