Bupati Siak Minta SPPG MBG Prioritaskan Petani dan UMKM Lokal
RIAU1.COM -SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani dan UMKM lokal. Ia menyayangkan jika kebutuhan dapur MBG justru lebih banyak dipasok dari luar daerah.
Hal itu disampaikan Afni saat Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, Kabupaten Siak memiliki 1.568 UMKM, sebagian di antaranya bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Namun hingga saat ini, masih banyak dapur SPPG yang belum memanfaatkan produk lokal tersebut.
“Tujuan utama Presiden dalam program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Kalau SPPG lebih banyak belanja ke Pekanbaru dan hanya sedikit belanja di Siak, tentu ini sangat kita sesalkan,” tegas Afni.
Di Kabupaten Siak sendiri terdapat 56 dapur SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Afni meminta ke depan seluruh pengelola dapur MBG dapat menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM setempat.
Ia bahkan memastikan pemerintah daerah siap membantu mencarikan pelaku usaha yang dapat memasok kebutuhan dapur MBG.
“Ambil dulu produk UMKM lokal. Kalau yayasan butuh apa, koordinasikan dengan dinas terkait. Kami yang akan mencarikan UMKM-nya dan membina mereka,” ujarnya.
Afni juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten
Siak untuk menyukseskan program MBG, bahkan jika harus melakukan penyesuaian atau pemangkasan anggaran daerah demi mendukung program prioritas Presiden tersebut.
“Saya akan fokus mengawal MBG ini. Kami sudah menyiapkan draft kesepakatan. Program ini juga akan diawasi melalui puskesmas dan diperkuat dengan peran ahli gizi agar kualitas makanan tetap terjaga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Afni turut menyoroti kualitas menu MBG selama bulan Ramadan yang dinilai belum memenuhi standar gizi yang diharapkan.
Ia mengaku menerima laporan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak PAUD hanya berupa kacang polong, kacang goreng, satu buah pisang, dan brownies.
“Saya mendapat laporan menu untuk anak-anak PAUD hanya kacang-kacangan seperti kue hari raya. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi untuk anak-anak,” kritiknya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru Syartiwidya menyarankan agar pelaku UMKM di Siak dapat menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurutnya, dukungan modal sangat penting agar UMKM mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG yang cukup besar setiap harinya.
“Misalnya satu SPPG membutuhkan hingga 2.500 kue per hari. Tentu UMKM perlu tambahan modal dan tenaga kerja. Karena itu kami sarankan ada dukungan KUR dari perbankan dengan jaminan dari Kadin,” jelasnya.
Ia juga mendorong pelaku usaha di Siak untuk mengembangkan produk pangan yang lebih variatif dan khas daerah, seperti bakso ikan atau makanan khas Siak.
Lebih lanjut, Syartiwidya menjelaskan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Di Kabupaten Siak terdapat 56 SPPG, dan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja.
“Selain tenaga kerja di dapur, ada juga petani dan UMKM yang terlibat. Kami mendorong konsep one product one village agar ekonomi desa ikut bergerak,” katanya.
Ia menambahkan, perputaran dana program MBG juga sangat besar. Setiap dapur SPPG diperkirakan mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan.
“Artinya dari 56 SPPG ada sekitar Rp56 miliar uang beredar setiap bulan di Siak. Bahkan bisa mencapai Rp65 miliar sampai program berjalan penuh. Dana ini harus berputar di Siak, jangan sampai keluar dari daerah,” pungkasnya.(Infotorial)
