Warga Israel kabur
RIAU1.COM - Hampir 270.000 warga Israel telah meninggalkan negara itu sejak tahun 2023. Ini menandai tingkat emigrasi tertinggi dalam sejarah Israel, menurut sebuah studi baru oleh para peneliti di Universitas Tel Aviv.
Studi tersebut, yang dilaporkan oleh Haaretz, menemukan bahwa sekitar 90.000 warga Israel meninggalkan negara itu selama tiga bulan atau lebih setiap tahunnya antara tahun 2023 dan 2025. Angka rata-rata tahunan tersebut jauh melampaui jumlah sekitar 60.000 orang yang beremigrasi setiap tahun antara tahun 2010 dan 2019.
Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Israel dan lembaga pemerintah lainnya, studi tersebut menemukan bahwa lebih dari 86.000 warga Israel meninggalkan negara itu selama lebih dari tiga bulan pada tahun 2023, diikuti oleh lebih dari 90.000 orang pada tahun 2024 dan 2025.
Itai Ater, salah satu penulis studi tersebut, mengatakan kepada Haaretz bahwa penelitian ini berbeda dari laporan emigrasi sebelumnya karena menghitung siapa pun yang menghabiskan waktu setidaknya tiga bulan di luar negeri, bukan hanya mereka yang pergi selama satu tahun penuh, dengan alasan bahwa metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai skala sebenarnya dari kepergian warga.
Ater mengatakan angka-angka tersebut hanya mencakup penduduk Israel jangka panjang yang telah tinggal di negara itu setidaknya selama tiga tahun sebelum pergi, serta tidak menyertakan imigran baru dari Ukraina dan Rusia yang pergi dalam kurun waktu tiga tahun setelah kedatangan mereka.
"Pada tahun 2025, kita kembali melihat angka yang sangat mengkhawatirkan terkait warga Israel yang meninggalkan negara itu untuk jangka waktu yang cukup lama, menambah gelombang emigrasi tahun 2023 dan 2024," kata Ater.
"Angka-angka ini sendiri belum menjadi ancaman bagi ketahanan Israel," tambahnya. "Namun, jika melihat ke depan dan tanpa adanya perubahan, muncul kekhawatiran yang kian besar bahwa emigrasi dari Israel akan meningkat hingga ke tingkat yang membahayakan keamanan dan perekonomian negara."
Universitas Tel Aviv menyatakan bahwa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi "peningkatan signifikan dan mengkhawatirkan" dalam jumlah dokter, pemegang gelar PhD, insinyur, akademisi, dan pekerja berpenghasilan tinggi yang meninggalkan negara itu.
Meskipun tren serupa tercatat di belahan dunia lain, pihak universitas menyatakan bahwa eksodus warga Israel berpendidikan tinggi menimbulkan risiko khusus, mengingat minimnya sumber daya alam negara tersebut dan ketergantungannya pada tenaga kerja terampil.
Studi tersebut memperingatkan bahwa peningkatan emigrasi dapat memicu "efek domino", yang membuat tren ini semakin sulit dibalikkan seiring berjalannya waktu.
"Dalam situasi seperti itu, setiap tambahan emigran meningkatkan dorongan bagi orang lain untuk ikut pergi," ungkap pihak universitas. "Begitu angka emigrasi melampaui ambang batas tertentu, membalikkan tren tersebut akan menjadi sangat sulit, bahkan mungkin mustahil."
Temuan ini menuai kritik tajam dari para anggota parlemen Israel. Gilad Kariv, ketua Komite Knesset untuk Urusan Imigrasi, Penyerapan, dan Diaspora sekaligus anggota partai berhaluan kiri Democrats, menulis di platform X bahwa "Israel sedang menghadapi tsunami emigrasi, dan pemerintah tidak melakukan apa pun untuk mengatasi masalah ini".
"Ini adalah ancaman strategis bagi masa depan Israel, dan hal ini sangat berkaitan dengan tindakan pemerintah serta upaya perombakan rezim," ujar Kariv, merujuk pada perombakan sistem peradilan yang digulirkan pemerintah pada awal 2023, yang memicu protes massal di seluruh negeri.
Meirav Cohen, anggota Knesset dari partai berhaluan tengah-kanan Together, juga melontarkan kritik terhadap pemerintah. "Mereka menyatakan akan mendorong emigrasi sukarela dari Gaza," kata Cohen di X, merujuk pada rencana pemerintah untuk mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. "Pada akhirnya, pemerintah '7 Oktober' justru mendorong emigrasi sukarela dari Negara Israel."*
