Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah bersama Kementerian Dalam Negeri, diikuti Pemerintah Kabupaten Kampar.
Untuk diketahui, bahwa hasil peninjauan pasar dan laporan BPS Kampar saat ini harga bahan pokok khususnya mengalami kelonjakan harga, sebab itu, Pemkab Kampar bergerak cepat dengan mengambil kebijakan diantaranya dilaksanakan operasi pasar dan mencari persediaan bahan pokok khususnya cabe di tengah-tengah masyarakat.
Rakor ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam paparannya, Tomsi menyampaikan perkembangan inflasi nasional dan menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Tomsi memaparkan, inflasi tertinggi secara provinsi tercatat di Sumatra Utara sebesar 5,32%, disusul Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatera Barat (4,22%), Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Tenggara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%).
Usai mengikuti rakor, Sekda Kampar Hambali yang didampingi Asisten II Setda Kampar, Suhermi, menyampaikan bahwa Pemkab Kampar akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program nasional penyediaan perumahan.
"Sekarang harga cabe cukup tinggi di Kabupaten Kampar, oleh sebab itu kita fokus terhadap pengendalian harga cabe ini, lakukan koordinasi, komunikasi dengan OPD terkait, mitra petani maupun dengan pengusaha pertanian," kata Hambali.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri, perlu sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat. Begitu juga dalam mendukung program perumahan, kita siap bersinergi untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Kampar,” sambung Hambali.*
