Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Pemerintah RI menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada jalur penerbangan internasional. Menteri Haji dan Umrah, M Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, sampai saat ini belum terdapat indikasi meredanya konflik.
"Dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan kawasan serta potensi gangguan terhadap seluruh transportasi udara internasional, diperlukan penyusunan skenario penyelenggaran haji yang komprehensif," ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026) yang dimuat Republika.
Ia menegaskan, keselamatan jamaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah. "Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi. Ini sejalan dengan permintaan atau perintah Presiden tadi malam," ucap Gus Irfan
Menurut dia, konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan beberapa negara menutup ruang udara, terutama di jalur penerbangan yang biasa dilalui pesawat menuju kawasan Teluk. Penutupan tersebut mengganggu penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang biasa digunakan jamaah umrah maupun haji dari berbagai negara.
Hingga 11 Maret 2026, tercatat sekitar 50.374 jamaah umrah masih berada di Arab Saudi, dan sekitar 14.115 di antaranya berpotensi tertahan akibat gangguan penerbangan. Pemerintah juga mencatat ada 1.239 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terlibat dalam penanganan situasi tersebut.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi keamanan di kota-kota utama Arab Saudi seperti Jeddah, Makkah, dan Madinah masih aman dan kondusif bagi jamaah.
Tiga skenario
Gus Irfan menjelaskan tiga skenario dalam penyelenggaraan haji 2026. Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jamaah haji apabila pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.
"Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaran ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata Gus Irfan.
Dalam skenario ini, Kemenhaj perlu melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti mengalihkan jalur penerbangan agar menghindari zona konflik seperti wilayah Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Kemenhaj juga perlu menggunakan jalur selatan melalui Samudera Hindia dan masuk ke wilayah Afrika Timur, serta mengatur ulang slot penerbangan agar keberangkatan tetap sesuai jadwal.
Namun skenario ini berpotensi menambah waktu tempuh penerbangan dan meningkatkan biaya operasional, terutama jika pesawat harus melakukan technical landing di negara ketiga karena keterbatasan jarak tempuh. "Dan tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran," ujar Gus Irfan.
Lalu, skenario kedua adalah Kemenhaj memutuskan tidak memberangkatkan jamaah, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji. Keputusan ini akan diambil jika risiko keamanan global dianggap terlalu tinggi bagi keselamatan warga negara Indonesia.
Jika skenario ini terjadi, Kemenhaj akan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar dana layanan yang sudah dibayarkan tidak hangus dan dapat digunakan pada musim haji berikutnya.
Kemenhaj juga akan menawarkan opsi refund atau pengalihan dana pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tidak hanya itu, Kemenhaj juga akan memberikan penjelasan keagamaan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait konsep istitha’ah atau kemampuan berhaji, termasuk aspek keamanan.
"Bahwa pembatalan demi nyawa adalah wajib secara agama," ucap Gus Irfan.
Skenario terakhir adalah kemungkinan pemerintah Arab Saudi sendiri menutup penyelenggaraan haji jika situasi konflik semakin tidak terkendali.
Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia akan fokus pada penyelamatan dana layanan yang sudah dibayarkan serta memberikan prioritas keberangkatan pada musim haji berikutnya bagi jamaah yang sudah melunasi biaya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga menyiapkan program manasik haji digital dan edukasi jangka panjang agar semangat ibadah calon jamaah tetap terjaga meskipun keberangkatan harus ditunda.
"Inti mitigasi 2026, keselamatan jamaah di atas segalanya," kata Gus Irfan.*
