BPKP Riau Dorong Hilirisasi Sawit, Rekomendasikan Roadmap hingga Penguatan Infrastruktur

RIAU1.COM -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit. Hal ini didukung oleh luas perkebunan sawit yang mencapai sekitar 3,40 juta hektare dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 9,20 juta ton atau setara 18,20 persen dari total produksi nasional.

"Selain itu, sektor hulu industri sawit di Riau juga ditopang oleh keberadaan 287 unit pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas pengolahan mencapai 12.857 ton tandan buah segar (TBS) per jam," kata Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Evenri Sihombing di Gedung Daerah, Kamis (5/3/2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Riau memiliki basis hulu industri sawit yang sangat kuat untuk dikembangkan lebih lanjut ke sektor hilir. Meski demikian, pengembangan hilirisasi sawit tetap memerlukan langkah strategis yang terarah. 

"Kami mengidentifikasi sejumlah risiko sekaligus peluang yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang komprehensif," ujar Evenri.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi sawit Riau untuk periode 2025–2035. Dokumen tersebut diharapkan menjadi panduan pengembangan industri turunan sawit yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga didorong untuk menyediakan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Hal ini guna menarik investasi pada industri turunan sawit, seperti oleokimia, biodiesel, serta produk hilir lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

Pengembangan kawasan industri sawit terpadu juga menjadi bagian penting dalam strategi hilirisasi. Upaya ini perlu didukung dengan pembangunan pelabuhan industri serta peningkatan konektivitas jaringan jalan guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan.

"Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut, kami menyarankan penerapan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau Public Private Partnership (PPP). Skema ini dinilai mampu mendorong percepatan investasi sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung industri," jelas Evenri.

Selain aspek industri dan infrastruktur, BPKP juga menyoroti pentingnya diversifikasi produk hilir sawit agar ketergantungan pada komoditas mentah dapat dikurangi. Di sisi lain, persoalan konflik lahan juga menjadi perhatian dalam pengembangan industri sawit. 

Penyelesaian konflik tersebut perlu dilakukan melalui pemetaan partisipatif serta penguatan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Pengembangan sumber daya manusia juga dinilai penting melalui pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri hilirisasi sawit, termasuk penguatan riset dan transfer teknologi.

“Berbagai rekomendasi tersebut nantinya akan kami sampaikan secara resmi dalam laporan kepada gubernur. Di dalamnya terdapat sejumlah rekomendasi yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah,” sebut Evenri.