Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Laporan eksekutif daerah yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menilai secara objektif kinerja pembangunan. Laporan ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan daerah.
"Laporan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian pembangunan serta ruang perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemda. Melalui laporan eksekutif daerah yang disusun BPKP, kita dapat melihat secara objektif bagaimana kinerja pembangunan daerah, kualitas perencanaan, serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Gedung Daerah, Kamis (5/3/2026).
Saat ini, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau berada pada angka sekitar Rp8,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun dan Rp9 triliun. Kondisi tersebut harus diterima sebagai gambaran riil kemampuan fiskal daerah saat ini.
“APBD kami saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah Rp11 triliun, lalu turun menjadi Rp10 triliun dan Rp9 triliun. Bagi saya, angka Rp8,2 triliun itulah potret sesungguhnya kemampuan keuangan daerah saat ini,” ujar SF Hariyanto.
Pemda tidak perlu meratapi kondisi tersebut. Sebaliknya, pemda harus fokus mencari langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ucap SF Hariyanto.
Perubahan kebijakan terkait opsen pajak turut berdampak pada penurunan penerimaan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sejumlah daerah disebut merasakan dampak cukup signifikan dari kebijakan tersebut, di antaranya Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan.
Di sisi lain, beberapa daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas juga menghadapi tantangan yang lebih berat. Daerah seperti Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai tidak memperoleh banyak sumber pendapatan alternatif.
“Daerah seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti tidak banyak memiliki sumber pendapatan lain. Mereka tidak mendapatkan pendapatan dari sektor tertentu, sehingga hanya mengandalkan penerimaan seperti pajak rokok,” ungkap SF Hariyanto.
Karena itu, Pemprov Riau berupaya mempercepat penyaluran sejumlah dana kepada pemerintah kabupaten dan kota guna membantu menjaga stabilitas keuangan daerah. Langkah optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, akan terus menjadi salah satu strategi utama pemerintah provinsi dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah ke depan.
