Bupati Bengkalis, Kasmarni saat pertemuan dengan Menhut Raja Juli
RIAU1.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid beserta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau melakukan silaturahmi dan audiensi bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.
Dalam audiensi tersebut, para Bupati dan Walikota juga menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, mulai dari keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan, persoalan legalitas lahan, hingga kendala dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap proses pengambilan kebijakan kehutanan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Adapun usulan-usulan yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni kepada Menteri Kehutanan, yakni tentang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sosial dalam kawasan hutan, Kebun Masyarakat dalam Kawasan Hutan, Skema Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan, Pembangunan Balai Raja Ecopark Kabupaten Bengkalis, Pengembangan Lahan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan dalam Kawasan Hutan, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kawasan Hutan, serta Pembebasan status Kawasan Hutan pada Lahan Pemukiman milik masyarakat yang sudah turun temurun ditempati sehingga statusnya bisa dialihkan menjadi hak milik masyarakat.
“Rata-rata yang menjadi permasalahan disini yakni tentang perizinan penggunaan kawasan hutan Pak Menteri, jadi kami berharap kita dapat saling bekerja sama, agar kedepan kawasan hutan yang digunakan untuk pinjam pakai ini, dapat dikelola, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang mana tentunya akan menerapkan skema yang ramah lingkungan, agar kelestarian hutan dan alam kita tetap terjaga,” ucap Kasmarni.
Kemudian, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Kepala Daerah dari Riau dan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah.
Ia juga menekankan pentingnya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan inklusif, serta menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendorong percepatan berbagai program kehutanan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami memahami bahwa isu kehutanan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa kebijakan kehutanan mampu menciptakan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan,” ujar Menteri Raja Juli.*
