Kerusuhan di Prancis
RIAU1.COM - Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengakui aparat kepolisian kehilangan kendali saat menghadapi gelombang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah kota pada akhir pekan. Nunez mengajukan pengunduran diri menyusul kejadian tersebut.
Presiden Emmanuel Macron kemudian memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan dan kegagalan intelijen dalam mengantisipasi kekerasan tersebut.
Pengakuan itu disampaikan Nunez pada Senin (19/10/2026), setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup pada Sabtu (17/10/2026) berubah menjadi salah satu kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Sekitar 500.000 orang turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah Prancis. Meski sebagian besar massa menyampaikan aspirasi secara damai, sejumlah kelompok melakukan perusakan, penjarahan pertokoan, hingga pembakaran bangunan pemerintah.
Lebih dari 2.500 orang dilaporkan ditangkap selama rangkaian kerusuhan akhir pekan. Hampir 1.000 anggota aparat keamanan mengalami luka-luka, sementara sejumlah demonstran juga dilaporkan terluka akibat bentrokan.
"Pada Sabtu, di beberapa kota besar, Anda tidak bisa menatap mata para pemilik toko setelah ratusan tempat usaha dijarah, lalu mengatakan bahwa kami tidak kehilangan kendali," ujar Nunez, Senin (19/10/2026) yang dimuat Beritasatu.com.
Nunez mengakui aparat keamanan gagal mengantisipasi besarnya potensi kerusuhan. Menurutnya, jumlah personel yang dikerahkan tidak mencukupi untuk menghadapi kelompok perusuh dan penjarah yang menyusup di tengah demonstrasi.
Pemerintah Prancis diperkirakan telah mengerahkan sekitar 60.000 personel keamanan ke berbagai wilayah pada Sabtu. Namun, pengerahan tersebut belum mampu mencegah meluasnya aksi kekerasan.
Nunez menyatakan dirinya bertanggung jawab atas kegagalan pengamanan tersebut sehingga memutuskan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Macron. "Mengingat kerusakan yang telah terjadi, sudah sepantasnya saya menyatakan pengunduran diri," katanya.
Namun, Macron menolak pengunduran diri Nunez. Istana Kepresidenan Prancis menyatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan aparat keamanan dalam menghadapi situasi yang masih bergejolak.
Macron justru meminta Nunez segera mengambil langkah untuk menjamin transparansi penyelidikan atas kegagalan perencanaan dan intelijen yang menyebabkan kerusuhan meluas.
Presiden Prancis itu juga memerintahkan penerapan metode operasional baru agar aparat keamanan lebih efektif menangani kelompok perusuh dan mencegah penjarahan.
Kerusuhan yang bermula pada Sabtu masih berlanjut hingga Minggu (18/10/2026), terutama di ibu kota Paris.
Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sekitar 30 toko menjadi sasaran aksi penjarahan pada Minggu. Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai kejadian yang tidak dapat diterima.
Nunez menyebut sekitar 350 orang ditangkap di Paris sepanjang Minggu hingga malam harinya.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin melaporkan lebih dari 2.330 orang telah ditempatkan dalam tahanan polisi di seluruh Prancis selama akhir pekan. Sekitar 70% dari mereka merupakan orang dewasa.
Kerusuhan juga menimbulkan kerugian ekonomi besar. Presiden kamar dagang Prancis Alain Di Crescenzo memperkirakan lebih dari 2.000 toko terdampak aksi kekerasan dan penjarahan.
Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta euro akibat kerusakan bangunan, barang dagangan yang dijarah, serta gangguan aktivitas ekonomi.
Selain kerusakan fasilitas umum dan pertokoan, penggunaan senjata pengendali massa oleh aparat turut menjadi sorotan.
Salah seorang demonstran dilaporkan kehilangan tangan akibat ledakan granat yang digunakan polisi untuk mengendalikan kerumunan.
Dalam pidato kepada rakyat Prancis pada Minggu malam, Presiden Macron mengecam keras tindakan kekerasan dan penjarahan yang terjadi selama demonstrasi.
Macron menyatakan pemerintah daerah dapat melarang kegiatan demonstrasi tertentu apabila diperlukan untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi.
Meski demikian, pemerintah belum memutuskan langkah keamanan yang lebih ekstrem, seperti pemberlakuan keadaan darurat atau jam malam.
Gelombang demonstrasi tersebut berlangsung setelah empat pekan aksi protes pelajar sekolah menengah yang dalam beberapa kesempatan juga diwarnai bentrokan.
Protes yang semula dipicu persoalan pendidikan kemudian berkembang menjadi gerakan lebih luas yang menyoroti tingginya biaya hidup dan berbagai kebijakan pemerintah.
Pemerintah Prancis kini menghadapi tekanan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons tuntutan sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu demonstrasi.
Macron menegaskan perlunya evaluasi strategi kepolisian agar demonstrasi berikutnya dapat berlangsung aman tanpa kembali diwarnai penjarahan dan kekerasan.*
