Usai Rapat Paripurna DPRD Kampar
RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Kampar Dr Misharti menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar awal pekan ini.
Dalam membaca sambutan Bupati Kampar, Wakil Bupati Kampar Dr Misharti, memaparkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,188 triliun, sementara rencana belanja daerah mencapai Rp2,223 triliun.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 dapat dirancang mengalami defisit sebesar Rp35 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 tidak sekadar menyusun angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.
Ia menyebutkan, kebijakan fiskal daerah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang efektif dan produktif, serta pembiayaan yang terukur dan akuntabel.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar,”ungkapnya.”
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp572,787 miliar. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi agar aktivitas ekonomi daerah terus tumbuh.
“Di sisi lain, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dengan proyeksi mencapai Rp1,614 triliun. Kondisi ini menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk menjaga kesinambungan pendanaan pembangunan.”ungkapnya.”
Ia menyampaikan, RAPBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 merencanakan belanja daerah sebesar Rp2,223 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,821 triliun, belanja modal Rp18,868 miliar, belanja tidak terduga Rp.9 miliar, dan belanja transfer Rp374,306 miliar.
Komposisi tersebut menjadi perhatian penting dalam pembahasan RAPBD bersama DPRD. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap alokasi belanja memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Bupati Kampar menjelaskan bahwa selisih antara proyeksi pendapatan sebesar Rp2,188 triliun dan belanja Rp2,223 triliun menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp35 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, yakni Rp.35 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil sehingga pembiayaan netto sebesar Rp35 miliar dan posisi pembiayaan anggaran menjadi berimbang.
Wakil Bupati Kampar juga tumenekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pembahasan RAPBD berjalan efektif dan tepat waktu. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap proaktif dan memberikan dukungan penuh selama proses pembahasan bersama komisi maupun Badan Anggaran DPRD.”ungkapnya.”
“Keterbukaan informasi, koordinasi intensif, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan kesepakatan anggaran yang berkualitas.”ungkapnya.”
Wabup berharap RAPBD 2027 nantinya benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, Anggaran ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keselarasan kerja antara Bupati selaku kepala daerah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” menjadi pesan utama dalam arah kebijakan yang disampaikan.”tutupnya.*
