Ilustrasi Corona/Foto internet
RIAU1.COM - Indonesia telah memasuki crisis time atau masa krisis dalam upaya penanganan wabah virus Corona atau COVID-19. Hal ini diungkapkan Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo, dia menilai saat ini Penanganan yang efektif harus tersentral dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini betul-betul pada saat crisis seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah menurut saya sangat menentukan. Koordinasinya kalau perlu memang presiden sendiri yang harus mengambil langkah secara jelas," kata Wahyudi saat dihubungi detikcom, Senin (16/3/2020).
gigih 1
"Lalu kemudian gunakan otoritas pemerintah untuk melakukan integrasi vertikal, kebijakan yang konsisten. Kalau presiden katakan work from home, itu berlaku untuk semua dan mestinya gubernur, bupati, menaatinya. Sekolah, kampus menaatinya. Karena hanya dengan begitu kita bisa mencegah penularan lebih lanjut," sambungnya.
Wahyudi menyinggung penjelasan dari para pakar epidemiologi, bahwa pola penularan virus Corona adalah dengan dengan sentuhan langsung kepada suspect dan kontak antarmanusia. Sehingga langkah pemerintah yang mengarah kepada social distance adalah kata kunci yang harus dijadikan sebagai kebijakan pokok bagi semua level, di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Kalau kasus seperti ini memang sentralisasi kebijakan, kalau kita biarkan daerah buat kebijakan sendiri-sendiri, sangat sulit bagi kita melakukan upaya untuk memutus rantai penularan kasus (Corona) ini," ujarnya.
Wahyudi yang merupakan peneliti dan pengajar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM ini tak memungkiri sejak awal pemerintah terkesan kurang matang dalam mempersiapkan prosedur pencegahan dan mitigasi Corona. Pemerintah, menurutnya, juga harus menerima tekanan dari WHO dalam penanganan wabah virus Corona.
"Kalau kita lihat memang pemerintah pertama sebenarnya ketika pada awal Januari, Februari, ada berita virus Corona di Wuhan (China), kita mestinya perlu persiapkan prosedur tetap melakukan pencegahan dan mitigasi," ujarnya.
Menurut Wahyudi, sekarang yang terpenting adalah membangun koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Saya melihat titik koordinasi ini yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat koordinasi antara pusat dan daerah, dalam banyak hal masih belum betul-betul rapi, presiden menyatakan tinggal di rumah, work from home. Kita lihat di DKI dan Solo sudah menetapkan kebijakan, tapi mohon maaf di daerah lain ada yang simpang siur," ujarnya.
"Pemerintah provinsi tidak membuat kebijakan jelas yang sinkron dengan keputusan pusat, ini yang juga menyulitkan dan membuat kebingungan," lanjutnya.
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin Kepala BNPB menurutnya adalah langkah konkrit Presiden Jokowi yang menyadari perlunya percepatan penanganan virus Corona. Namun, Jokowi diminta tetap mengawal gerak gugus tugas agar bisa menyasar semua lini.
"Saya kira presiden mungkin belakangan menyadari bahwa perlu ada gugus tugas, sebelumnya diserahkan ke Kemenkes, tampaknya Kemenkes tak ambil banyak inisiatif. Kalaupun sekarang gugus tugas dipegang oleh kepala BNPB, kita perlu juga pastikan presiden kawal betul semua lini," ujarnya.
BNPB juga perlu mengaktifkan crisis center terutama daerah yang terjangkit. Intinya adalah warga bisa mengakses informasi yang valid dan perlu diberikan arahan mengenai tindakan pencegahan yang terukur.
"Maksud saya ini kalau ditangani di BNPB, bergerak dan diberi keleluasaan yang cukup luas untuk mengoordinasikan banyak hal, termasuk buat crisis center di daerah, berikan informasi yang jelas mengenai korban, (riwayat) suspect bergeraknya di mana, jumlahnya, tapi semua dikendalikan terpusat," sambungnya.
Wahyudi meminta pemerintah juga belajar dari negara yang berhasil mengendalikan maupun yang gagal mengendalikan virus Corona. Seperti Singapura, Taiwan, Iran dan Italia. Terutama dalam pemahaman tugas pemerintah maupun hak informasi masyarakat agar tidak menganggap enteng virus Corona.
"Penularan menurut ahli medis sentuhan, penting apakah warga perlu ekstra hati-hati di tempat-tempat di mana suspect berada, kalau info jelas ada crisis center di setiap daerah, warga tak terlalu panik. Itu prosedur tetapnya, menurut ahli pandemik seperti itu, kita tetap jaga identitas (pasien) yang bersangkutan, tetapi pada saat yang sama warga ikut antisipasi," ujarnya.
Wahyudi menambahkan, upaya penanganan Corona ini waktunya tidak banyak. Jika selama dua pekan ke depan bisa mengendalikan penularan Corona, maka pemerintah dan masyarakat bisa bernapas lebih lega.
"Pemerintah jangan menganggap enteng, kita belum ada pengalaman untuk mengendalikan kasus yang begitu cepat penularannya dan tingkat fatalitasnya tinggi. Sekarang ini betul-betul crisis time, pemerintah harus bergerak cepat dan warga perlu diberi informasi yang cukup," kata Wahyudi.
"Waktunya tidak banyak, waktu sangat ditentukan dalam beberapa minggu ke depan ini. Mengingat besaran risikonya, saya kira crisis center di daerah tetap terpusat, BNPB bisa berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi yang pasti masyarakat jangan dibingungkan dengan beberapa pernyataan yang tidak perlu. Kita antisipasi kemungkinan meledaknya kasus ini dengan kita buat tindakan yang terukur dalam 14 hari ke depan atau tiga pekan ke depan, untuk memastikan apakah efektif atau tidak kebijakan yang diambil," imbuhnya.
