Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjanjikan harga beras turun dalam waktu dekat, termasuk pekan ini.
Pemerintah mengandalkan operasi pasar, bantuan pangan, serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga.
"Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9) yang dimuat CNNIndonesia.com.
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengatakan pemerintah juga telah memerintahkan Perum Bulog memperkuat pasokan beras, terutama ke jaringan ritel modern. Menurutnya, stok beras pemerintah masih mencukupi sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga.
"Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman," ujarnya.
Berdasarkan data hingga minggu ketiga September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.
Pemerintah juga tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu, bantuan pangan beras disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Amran mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga setelah pemerintah menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan.
"Karena (mafia beras) fortifikasi tidak main lagi kan? Masih berani main? Hilang kan (beras) fortifikasi (di ritel)?" kata Amran.
Berdasarkan data SP2KP, rata-rata harga beras medium secara nasional hingga minggu ketiga September 2026 mencapai Rp14.644 per kilogram, naik dari Rp14.534 per kilogram pada Agustus. Artinya, harga beras medium naik Rp110 per kilogram atau 0,76 persen.
Sementara itu, rata-rata harga beras premium naik dari Rp16.382 per kilogram pada Agustus menjadi Rp16.495 per kilogram hingga minggu ketiga September. Kenaikannya mencapai Rp113 per kilogram atau 0,69 persen.
Amran menilai kenaikan harga tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Ia mempertanyakan alasan kenaikan harga ketika stok beras pemerintah masih berada pada level yang besar.
Menurut Amran, pemerintah sebelumnya kerap menghadapi persoalan harga ketika stok beras dianggap tidak mencukupi. Namun, ketika stok saat ini dinilai cukup, ia meminta agar alasan kenaikan harga kembali diperiksa.
"Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? 'Wah, menterinya salah nih, impor'. Begitu sekarang banyak beras apa alasannya lagi? Ndak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi?" kata Amran.
Amran juga menyinggung penertiban terhadap beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Bapanas sebelumnya menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan sesuai label.
Sebanyak 11 pelaku usaha pemilik 25 merek tersebut telah mendapatkan surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas. Hingga minggu pertama September, seluruh merek yang bermasalah tersebut disebut telah menghentikan produksinya, sementara sebagian stok telah ditarik dari peredaran.
Amran mengatakan pemerintah akan mencabut izin produk yang terbukti melanggar dan memproses pelakunya secara hukum.
Saat ditanya mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, Amran mengatakan pemerintah memilih menghentikan sementara peredarannya terlebih dahulu.
"Dimoratoriumkan. Cabut izinnya dulu," ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan terdapat tiga langkah yang ditempuh pemerintah terhadap produk yang bermasalah, yakni pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum.*
