Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan besaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 Masehi yang harus dibayarkan jamaah berdasarkan embarkasi keberangkatan.
“Kami mengimbau jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, di Jakarta, Senin (9/11/2026) yang dimuat Republika.co.id.
Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia (lansia), 871 kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD).
Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 98.466.351, sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.648.825 (55,50 persen) per orang.
Setiap peserta memperoleh nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata sebesar Rp 43.817.526,35. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp 3.200.000 per jamaah.
Setelah memperhitungkan subsidi dan dukungan pemerintah tersebut, besaran Bipih yang wajib dibayarkan jamaah berbeda-beda sesuai embarkasi keberangkatan.
Berikut rincian biaya haji 2027 berdasarkan embarkasi:
- Embarkasi Aceh: Rp 43.695.779
- Embarkasi Medan: Rp 44.020.279
- Embarkasi Padang: Rp 44.148.779
- Embarkasi Balikpapan: Rp 49.891.779
- Embarkasi Banjarmasin: Rp 50.128.779
- Embarkasi Lombok: Rp 50.366.779
- Embarkasi Batam: Rp 51.531.279
- Embarkasi Palembang: Rp 52.161.279
- Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp 52.710.779
- Embarkasi Jakarta: Rp 53.543.779
- Embarkasi Kertajati: Rp 55.101.279
- Embarkasi Makassar: Rp 55.428.465
- Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp 58.146.279
Besaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan biaya antarembarkasi, dengan Bipih terendah berasal dari Embarkasi Aceh dan tertinggi dari Embarkasi Surabaya dan Dhoho.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah membuka tahapan pelunasan Bipih bagi calon jamaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026. Pembukaan pelunasan ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027 M.
"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa, 10 November 2026,” ujar Nurchalis.
Kemenhaj mengimbau jamaah reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan waktu pelunasan yang telah ditentukan. “Kami mengimbau jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata dia.
Proses pelunasan Bipih reguler Tahun 1448 H/2027 M terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.
Pelunasan tahap pertama berlangsung dari 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap pertama ini dikhususkan bagi jamaah lunas tunda berangkat, jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jamaah lanjut usia.
Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 sampai 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.
Tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jamaah lansia, jamaah disabilitas beserta pendampingnya, jamaah terpisah mahram atau keluarga, jamaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Nurchalis menjelaskan skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan. “Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jamaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” kata dia.
Untuk melakukan pelunasan, jamaah wajib berstatus aktif di SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif pada Program JKN.
Jamaah juga harus memenuhi syarat istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu. Bagi prioritas lansia, kriteria khusus yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dilakukan pada BPS Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual.
Transaksi dapat diakses melalui saluran nonteller seperti ATM dan mobile banking, atau kas keliling bagi wilayah banking blankspot. Setelah transaksi berhasil, jamaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota domisili.*
