Pemprov Riau Akui Kemampuan Fiskal Terbatas

18 Februari 2026
Kantor Gubernur Riau

Kantor Gubernur Riau

RIAU1.COM - Penguatan sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Riau dalam perencanaan tahun 2027.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja (RKPD) Pemerintah Daerah yang merupakan langkah awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan menuju tahun 2027.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa pembangunan Riau harus berjalan terarah, terukur, dan konsisten sesuai dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah yang jelas. Prioritas yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur  demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Sumber daya manusia utama, kesehatan dan lainnya yang wajib. Selain itu infrastruktur juga, kita sapu lubang, semua lubang di jalanan kita bersihkan. Kita jadikan ini ruang menyempurnakan arah. Bukan hanya dokumen saja tapi perubahan nyata yang akan dirasakan masyarakat Riau," ujarnya

Menurutnya, penyusunan APBD harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Sementara itu, kebutuhan masyarakat sangat besar dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Ia menyebut infrastruktur sebagai salah satu penopang utama produktivitas daerah. Karena itu, RKPD harus mendukung program prioritas nasional dan memastikan sinkronisasi antara program nasional dan daerah untuk berikan dampak nyata.

"Forum ini adalah ruang untuk memastikan program tahun 2027, kita pastikan program tidak kemana-mana dan anggaran kita tidak terpecah begitu saja tanpa dampak," tegasnya,

SF Hariyanto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat untuk menyatukan langkah. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi ruang untuk mempertajam dan menyempurnakan arah pembangunan.*