Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi dalam arahannya
RIAU1.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat jangkauan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui pemanfaatan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah pengintegrasian data penerima bantuan ini ditargetkan mulai diterapkan secara resmi pada 1 Januari 2027 guna mencegah tumpang tindih dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
Penetapan target dan mekanisme baru sistem digital tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi. Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).
"Sederhananya begini, siapapun nanti yang berhak menerima bantuan dalam program perlindungan sosial, itu dikenali wajahnya dalam aplikasi tersebut, dan nantinya akan disandingkan dengan posisi mereka dalam DTSEN," kata Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, Senin (9/11/2026).
Syahrial Abdi menjelaskan bahwa pengintegrasian data tersebut mencakup seluruh bentuk bantuan sosial, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Penyelarasan data dinilai krusial agar pemerintah daerah memiliki pangkalan data terpadu dalam menentukan masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, belum terhubungkannya data antarpenyelenggara program berpotensi besar menimbulkan ketidaktepatan penyaluran bantuan di lapangan. Masalah tersebut berisiko menyebabkan sebagian warga menerima bantuan berulang kali, sementara warga miskin lainnya justru terlewatkan dari daftar penerima.
"Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan secara berulang, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan," ujar Syahrial Abdi.
Ia menambahkan, tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial saat ini tidak hanya sebatas melakukan verifikasi pendataan rutin semata. Pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat wajib memastikan warga yang memenuhi kriteria benar-benar terjangkau oleh sistem perlindungan sosial tersebut.
"Artinya, seluruh pihak perlu memiliki kepedulian untuk memastikan masyarakat di lingkungan sekitarnya, termasuk tetangga, terdata dan masuk dalam sistem tersebut," tutur Syahrial Abdi memungkas keterangannya.*
