Kawasan Pantai Padang/RRI.co.id
RIAU1.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran untuk segera mengambil langkah serius dan komprehensif dalam membenahi kawasan wisata Pantai Padang.
Desakan ini muncul menyusul terus berulangnya keluhan masyarakat dan pengunjung terkait persoalan parkir liar dan pelayanan yang tidak ramah, yang dinilai sangat meresahkan.
“Pantai Padang ini ikon kota. Jadi tujuan wisata. Harusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman, bukan malah menjadi lokasi yang membuat pengunjung merasa dipaksa atau bahkan seperti diintimidasi,” kata Rachmad Wijaya, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), yang dimuat Padangkita.com.
Rachmad secara khusus menyoroti maraknya kejadian pemaksaan parkir yang kerap viral di media sosial. Ia mengungkapkan, tak sedikit pengunjung yang baru tiba langsung dipaksa membayar parkir, bahkan diarahkan untuk berbelanja atau makan di tempat tertentu yang ditunjuk oleh oknum tukang parkir. Kondisi ini membuat banyak pengunjung memilih membatalkan kunjungan karena merasa tidak nyaman.
“Ini jelas mencoreng citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada praktik pemaksaan parkir, apalagi sampai mengusir atau menolak pengunjung karena tidak mau mengikuti kemauan oknum tukang parkir,” tegas dia.
Lalu dia juga meminta agar sistem parkir di kawasan Pantai Padang diatur secara profesional dan transparan, dengan aturan yang jelas dan petugas yang terlatih. Menurutnya, tukang parkir seharusnya menjadi bagian dari pelayanan, bukan sebaliknya.
“Pengunjung harus bebas memilih tempat parkir, tidak boleh dipaksa, apalagi dengan intimidasi. Mereka datang untuk menikmati suasana pantai, bukan untuk merasa tertekan,” kata Rachmad lagi.
Selain soal parkir, Rachmad juga menyoroti harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan pengunjung karena dianggap lebih mahal dan tidak wajar. Ia mendorong agar Pemko Padang menetapkan standar harga yang adil dan terjangkau.
"Mungkin tidak semua yang melakukan ini. Tapi masih ada oknum-oknum yang curang. Harga makanan dan minuman harus masuk akal. Jangan sampai pengunjung merasa tertipu atau kapok datang karena harga yang tidak sepadan. Jika perlu, ada pengawasan harga dari dinas terkait dan sanksi bagi pelaku usaha yang curang,” papar dia.*
