Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Kelanjutan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-padang terus dibahas. Kali ini rapat pembahasan diadakan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar).
Rapat membahas dukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan ruas Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Sicincin atau Tol Sicincin - Bukittinggi sebagai lanjutan dari ruas Tol Padang - Sicincin.
Disebutkan, Pemprov Sumbar sendiri terus memperkuat langkah percepatan pembangunan jalan tol sebagaimana terungkap dalam rapat di Kejati Sumbar, Kamis (9/4/2026). Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Muhibuddin.
Hadir langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan jalan tol ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Sebab, itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” kata Mahyeldi yang dimuat
Padangkita.com.
Ia menyampaikan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang-Bukittinggi atau disebut sebaliknya, sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Karena itu, rapat kali ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, Insya Allah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar percepatan proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kehadiran tol ini akan memberikan kemudahan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita harapkan bersama,” katanya.
Dia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Sementara itu Kajati Sumbar, Muhibuddin menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak harus diwujudkan secara nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Muhibuddin juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ingatnya.*
