Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Kondisi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lingga, menjadi sorotan tajam saat ini.
Sejumlah ASN mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mereka menilai masalah ini tidak kunjung menemui titik terang.
Salah seorang ASN Pemkab Lingga, Eko, mengungkapkan, bahwa pemerintah sering kali baru mencairkan gaji pada tanggal 20 setiap bulannya.
Kondisi ini memperparah beban pegawai karena tingginya biaya hidup di Daik, serta biaya transportasi antar-pulau yang sangat mahal bagi petugas di pelosok.
“Pemerintah jangan berharap kami tenang kalau TPP telat, gaji saja baru cair tanggal 20. Padahal biaya hidup di Daik dan transport ke pulau itu mahal,” keluh Eko kepada hariankepri.com akhir pekan ini.
Eko juga menyayangkan sikap Bupati Lingga, M. Nizar, dan Wakil Bupati Novri. Ia menilai pimpinan daerah kurang responsif terhadap keluhan serta aspirasi para ASN.
Hingga saat ini, para pegawai masih mempertanyakan kejelasan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), karena pimpinan tidak memberikan penjelasan resmi.
Ia menilai, pemerintah daerah lebih mementingkan pencitraan di media sosial daripada menyelesaikan persoalan mendasar terkait hak-hak pegawainya sendiri.
“Saat ASN bertanya kapan THR cair, mereka diam. Tapi mereka repot membuat postingan ucapan ulang tahun instansi vertikal di IG Prokopim,” cetusnya.
Eko juga mengaitkan persoalan ini dengan kebijakan rekrutmen pegawai yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas APBD.
Ia menilai Pemkab Lingga terlalu berani membuka banyak formasi pegawai, sementara porsi belanja pegawai sudah melampaui ambang batas 30 persen dari APBD.
Akibatnya, daerah yang menggantungkan 90 persen anggarannya pada Dana Transfer Pusat ini kesulitan memenuhi kewajiban finansial terhadap pegawai.
“Belanja pegawai sudah melampaui 30 persen dan pemerintah tidak punya kapasitas mengejar PAD. Pemkab bergantung 90 persen pada transfer pusat,” tegas Eko.
Eko menuduh pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran untuk proyek fisik daripada memenuhi kesejahteraan ASN.*
