APBD Riau Tahun Depan Diprediksi Menurun, BUMD Ditegaskan Tingkatkan Deviden

11 November 2021
Kantor PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), salah satu BUMD Pemprov Riau (Foto: Riautribune)

Kantor PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), salah satu BUMD Pemprov Riau (Foto: Riautribune)

RIAU1.COM - Selaku pemegang saham mayoritas, Pemerintah Provinsi Riau mengaku meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau terus berupaya meningkatkan deviden untuk tahun 2022. 

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari deviden perusahaan plat merah. Pasalnya, APBD Riau tahun 2022 diprediksi mengalami penurunan dari Rp9,3 triliun turun menjadi Rp8,2 triliun. 

Sekdaprov mengatakan, ada banyak potensi pendapatan yang dapat digali untuk meningkatan pendapatan, salah satunya dari deviden BUMD Provinsi Riau. Karena itu, diharapkan deviden BUMD tahun depan lebih ditingkatkan lagi dari tahun ini. 

"Alhamdulillah tahun ini pendapatan BUMD kita sudah naik, seperti PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau sudah naik, dan kita harapkan target 2022 deviden BUMD bisa naik semua," ungkap SF Hariyanto, Kamis (11/11/2021). 

Sebab menurut SF Hariyanto dari peningkatan pendapatan BUMD, maka diharapkan deviden BUMD ke Pemprov Riau juga naik. 

"Kalau deviden naik tentu itu bisa menambah pendapatan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa meningkat," ujarnya.

Ssbelumnya, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem mengatakan, tahun ini deviden BUMD Riau ke Pemprov Riau mengalami peningkatan sebesar Rp29 miliar. 

"Deviden BUMD Riau tahun ini naik Rp29 miliar, dari Rp88 miliar tahun 2020 meningkat menjadi Rp117 miliar tahun 2021," katanya. 

Jhon Pinem menyampaikan, sejauh ini dari delapan BUMD Riau, sudah tujuh perusahaan daerah yang memberikan deviden ke pemerintah daerah. 

Ketujuh BUMD Riau itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) penyumbang deviden terbesar bagi Pemprov Riau sebesar Rp106 miliar, dari sebelumnya hanya Rp72 miliar. 

Lalu PT Jamkrida Riau sebesar Rp4 miliar lebih, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp1 miliar lebih, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) sebesar Rp904 juta, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp1,2 miliar, PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp3,9 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp187 juta.*