Sekdaprov Riau Syahrial Abdi. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemprov Riau menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat konsolidasi dan pengawasan SPPG sebagai upaya memastikan kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, Sabtu (28/3/2026), mengatakan, forum yang digelar beberapa waktu lalu bukan sekadar ajang diskusi. Melainkan, forum itu momentum strategis untuk memastikan bahwa sistem pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, terkontrol, dan memberikan dampak nyata.
"Kami mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Syahrial juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atas pendampingan yang telah diberikan dalam pelaksanaan program di daerah. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh standar, sistem, serta pengawasan yang diterapkan oleh BGN sebagai sektor utama.
“Kami berharap adanya penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta arahan langsung dari BGN. Agar, pelaksanaan SPPG di Riau semakin tertib, berstandar, dan akuntabel,” harapnya.
Saat ini, sebanyak 633 SPPG dari target 677 unit telah beroperasi di Riau. Program tersebut telah menjangkau 1.420.723 penerima manfaat dari total target 2.010.204 jiwa. Selain itu, pelaksanaan program turut didukung oleh 25.035 relawan yang terlibat aktif.
Pencapaian tersebut menunjukkan progres signifikan dan menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, pencapaian kuantitatif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
“Saat ini, SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai 228 unit atau sekitar 36 persen. Hal ini menjadi perhatian serius yang perlu segera ditindaklanjuti,” ungkap Syahrial.
Dinas Kesehatan Riau dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melakukan pendampingan. Hal ini guna mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu layanan di seluruh SPPG.
"Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, kami melalui Satuan Tugas MBG telah mengusulkan pembangunan 223 SPPG di wilayah terpencil yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat di daerah dengan akses terbatas tetap mendapatkan layanan pemenuhan gizi secara merata," sebut Syahrial.
Diharapkan, dukungan dan arahan dari BGN dapat mempercepat realisasi pembangunan SPPG di wilayah terpencil tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penguatan implementasi di daerah. Supaya, implementasj MBG selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam aspek standar mutu layanan, sistem pelaporan, pengendalian risiko, serta peningkatan kapasitas pengelola.
“Kami siap mendukung melalui koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas program MBG, serta percepatan layanan di wilayah terpencil agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat,” pungkasnya.
