
Keramaian di salah satu kota di India/Tribunnews
RIAU1.COM - Perdana Menteri India Narendra Modi akan kembali mencantumkan kasta dalam sensus penduduk yang bersiap digelar secara nasional dalam waktu dekat.
Rencana itu mengembalikan kasta di data sensus setelah dihapus 94 tahun silam.
Sebab, India terakhir kali mendata kasta terhadap penduduknya ketika masih di bawah penjajahan Inggris pada 1931.
"Memastikan tatanan sosial kita tidak berada di bawah tekanan politik," kata Pemerintah India soal alasan pencantuman kasta di sensus melalui keterangan pers pada April, dilansir CNN, Sabtu (17/5).
"Ini akan memastikan masyarakat lebih kuat secara ekonomi dan sosial dan kemajuan negara berlanjut tanpa halangan," ucap Pemerintah India.
Meski demikian, pemerintah India belum merinci detail proses pendataan tersebut, terutama soal teknis pendataan kasta terhadap setiap warganya.
Pemerintah India juga tidak menjelaskan waktu pelaksanaan sensus. Sebab, program itu terus molor dari jadwal semula pada 2021.
Wacana tentang kasta itu kembali memantik riuh perdebatan di kalangan masyarakat. Berbagai pihak mempertanyakan dampak pencantuman kasta bagi kelompok-kelompok yang tak diuntungkan selama ini.
Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India Poonam Muttreja juga menilai rencana tersebut penuh kontroversi. Menurutnya, memasukkan kasta dalam sensus memaksa negara untuk berhadapan dengan ketimpangan struktural yang rawan bagi stabilitas sosial dan politik.
Namun, di sisi lain, ia menilai sensus mendatang akan menjadi babak bersejarah bagi India karena dapat menentukan arah kebijakan ke depan.
"Kita selama ini terbang tanpa arah, merancang kebijakan-kebijakan dalam kegelapan sembari mengeklaim untuk mengejar keadilan sosial," ucap Muttreja.
"Jadi, sensus berikutnya akan menjadi bersejarah," ucapnya.
Sementara itu, kasta di India berakar dari sistem di ajaran Hindu. Penduduk dibagi dalam kategori berjenjang untuk menentukan di mana mereka bisa tinggal, dengan siapa bisa menikah, hingga profesi apa saja yang bisa dilakukan.
Ada beberapa kasta utama dan ribuan subkasta di India. Sebut saja Brahmin di tempat teratas yang berisi ilmuwan dan pendeta hingga Dalit di tempat terbawah yang berisi tukang bersih-bersih hingga pemungut sampah.
Selama berabad-abad, orang berkasta Dalit di India dianggap najis. Mereka dianggap sebagai kasta rendah dan karena itu tidak boleh disentuh.
Bahkan, di beberapa kasus, mereka juga dilarang menginjak kediaman orang berkasta lain. Ada pula kasus pembedaan alat makan untuk Dalit di tempat umum.
India kemudian berupaya menghapus diskriminasi kasta sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Mereka memperkenalkan sejumlah perubahan pada konstitusi.
Beberapa kebijakan itu berusaha memberi alokasi dan afirmasi khusus kepada kasta tertentu, seperti kuota 50 persen jatah pekerjaan di pemerintah bagi kasta terpinggirkan.
India juga menghapus konsep "tak boleh disentuh", termasuk berusaha melenyapkan diskriminasi lewat penghapusan data kasta di sensus.
Namun, kenyataannya berbeda. Meski garis batas kasta melunak seiring zaman, terutama di wilayah perkotaan, kesenjangan kemakmuran, kesehatan, dan pendidikan masih tampak.
Orang-orang dari kasta rendah masih memiliki tingkat literasi rendah, gizi buruk, dan mendapatkan lebih sedikit pelayanan publik.
Kesenjangan yang nyata ini mendorong sejumlah pihak di India mendukung pengembalian data kasta di sensus. Sebagian dari pihak itu menilai data kasta di sensus bakal menjadi pegangan pemerintah untuk mengalokasikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan.*