Ilustrasi/Kompas
RIAU1.COM - Sejauh ini terdapat sebanyak 188.742 siswa di Batam Kepulauan Riau (Kepri) tercatat sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka dilayani melalui 59 dapur aktif dari total 74 dapur yang sudah memiliki SK, meski sebagian masih menunggu proses verifikasi.
Ketua Koordinator Sub Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, mengatakan 74 dapur yang terdaftar sebelumnya telah melewati proses administrasi dan pendaftaran daring. Namun, masih ada sekitar 40 dapur yang kini dalam tahap verifikasi dan evaluasi.
“Dari jumlah tersebut, baru satu dapur yang memiliki sertifikat laik sehat higiene sanitasi pangan (LSHS). Kami terus mendorong dapur lain segera melengkapi syarat,” kata dia.
Defri menyebutkan, dapur-dapur tersebut tersebar di hampir semua kecamatan di Batam. Namun, wilayah hinterland seperti Galang, Bulang, dan Belakang Padang belum terjangkau karena keterbatasan fasilitas.
Pihaknya menargetkan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 300.200 orang di Batam. “Saat ini penerima manfaat paling banyak berasal dari sekolah, mulai PAUD hingga SMA, serta posyandu,” tambahnya.
Berdasarkan data per 20 September 2025, penerima MBG terdiri atas 73 PAUD, 156 SD, 91 SMP, 55 SMA/SMK, dan 1 SLB. Untuk jalur pendidikan nonformal, ada 11 RA/TK, 12 MI, 13 MTs, 5 MA, serta 47 posyandu.
Penyaluran makanan dilakukan setiap Senin hingga Jumat di sekolah, sementara posyandu mendapat jatah dua kali sepekan, yakni Selasa dan Kamis.
“Jumlah posyandu memang masih sedikit, tapi ini akan terus berkembang,” kata Defri.
Dari sisi operasional, setiap SPPG atau investor wajib menyiapkan 3.000 hingga 4.000 porsi setiap hari. Untuk itu, mereka harus memiliki modal cukup besar, rata-rata mencapai Rp1,5 miliar. Dana itu digunakan membangun dapur, menggaji karyawan, hingga menyediakan peralatan makan.
“Setiap penyelenggara punya kapasitas dan modal berbeda. Tapi syarat minimal harus mampu menyiapkan ribuan porsi per hari, dan syarat lainnya,” terang Defri.
Ia menegaskan, pihaknya tidak segan memberikan sanksi bagi dapur yang melanggar standar operasional. “Sudah ada satu dapur yang kami tutup karena tidak memenuhi SOP,” ungkapnya.*
