Staf Ahli Bupati Meranti bersama Menteri Airlangga
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian RI.
Bupati Kepulauan Meranti, Asmar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Randolph Willy Hutauruk, menyampaikan sejumlah usulan kepada Menko Airlangga tentang strategi peningkatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Disampaikan Staf Ahli Randolph, sebagai pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Pulau Rangsang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pulau ini dinilai mempunyai potensi besar terutama di bidang logistik, perkapalan, dan sentra komoditas lokal.
"Peningkatan infrastruktur dan fasilitas di pulau ini, seperti jalan, pelabuhan, dan sentra komoditas, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat tempatan," ungkapnya.
Disebutkannya pula, Pemkab Meranti juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk membangun jembatan yang menghubungkan pulau Tebingtinggi dengan pulau Sumatera sebagai upaya membuka keterisoliran daerah. Terkait hal tersebut, sebelumnya Pemkab Kepulauan Meranti telah menyusun Studi Kelayakan terhadap rencana pembangunan jembatan dimaksud, namun hingga kini belum dapat direalisasikan.
Hal lain yang disampaikan Randolph, adalah mendorong Kemenko Perekonomian memfasilitasi proses hibah lahan PT Pelindo di Tanjung Harapan Selatpanjang, yang saat ini dimanfaatkan sebagai Pasar Modern. Keberadaan pasar ini memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi masyarakat.
Staf Ahli Randolph juga menyampaikan terkait persoalan hilirisasi sagu di Kepulauan Meranti. Ia menyebut bahwa saat ini sebagian besar pengolahan sagu hanya sampai pada tahap sagu basah. Artinya pengolahan sagu tidak dilanjutkan hingga menjadi end product seperti tepung sagu kering menjadi varian produk olahan lainnya.
"Sebagai daerah penghasil sagu terbesar di dunia, kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam tata kelola hilirisasi sagu. Hal ini sangat penting guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat," harapnya.*
