OPD Pemkab Meranti Dapat Instruksi Wabup Muzamil soal Catatan Strategis DPRD

11 Mei 2026
Rapat Paripurna DPRD Meranti

Rapat Paripurna DPRD Meranti

RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti berbagai catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Instruksi itu disampaikan Muzamil saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus pengambilan keputusan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selatpanjang, Senin (11/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan sejumlah poin penting serta rekomendasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Pansus LKPJ, yang telah melaksanakan pembahasan secara menyeluruh dan objektif.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD melalui Panitia Khusus LKPJ yang telah menunaikan tugasnya dalam membahas, menelaah dan meneliti LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 secara tuntas,” ujarnya.

Muzamil menegaskan, rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan pemerintahan dan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Seluruh catatan strategis, saran hingga kritik konstruktif yang tertuang dalam keputusan DPRD hari ini merupakan wujud fungsi pengawasan dewan yang berjalan baik,” kata Muzamil.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman dalam memperbaiki capaian kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami instruksikan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera mempelajari poin-poin rekomendasi secara seksama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, merumuskan langkah konkret atas catatan dewan, serta mengoptimalkan program-program yang masih di bawah target agar selaras dengan RPJMD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muzamil juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah selama tahun 2025.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga dalam mengawal agenda pembangunan tahun 2026,” sebut dia.*