Pemko Pekanbaru Benahi Pengelolaan Aset Daerah, BMD Ditarget Jadi Sumber Pendapatan

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru terus membenahi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Penataan dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah terinventarisasi, dikelola secara tertib, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, Selasa (11/8/2026), mengatakan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi dalam pengelolaan aset daerah. Persoalan tersebut antara lain menyangkut proses inventarisasi, pemanfaatan BMD, hingga aset daerah yang masih dikuasai pihak ketiga.

"Jadi, ada beberapa persoalan yang biasa terjadi. Pertama terkait inventarisasi, kemudian pemanfaatan BMD, lalu adanya BMD yang masih dikuasai pihak ketiga," ujarnya.

Pemko Pekanbaru akan kembali memetakan berbagai persoalan dalam pengelolaan aset sekaligus mencari solusi yang tepat. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dilibatkan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola BMD.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa kembali menjadi temuan pemeriksaan pada masa mendatang. Pemko Pekanbaru ingin memastikan seluruh aset daerah dapat dikelola sesuai ketentuan sekaligus memberikan nilai tambah.

"Sehingga, temuan-temuan ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. BMD kita bisa maksimal dikelola dengan baik dan bisa menjadi penambah pendapatan daerah," jelas Markarius.

Optimalisasi BMD tidak sekadar menyangkut penertiban administrasi aset. Pemko juga harus mampu memastikan aset yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Salah satu aset yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah ruko yang berada di kawasan Sukaramai Trade Center (STC). Terkait persoalan STC, Pemko Pekanbaru tetap berupaya mencari solusi yang dapat membantu masyarakat, khususnya pihak yang terdampak persoalan pengelolaan aset tersebut. Namun, seluruh kebijakan yang diambil harus tetap berpedoman pada aturan dan regulasi yang berlaku.