Kabag Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka Pengendalian Air Tanah memiliki dua tujuan utama, yakni menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah serta masyarakat. Regulasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan eksploitasi air tanah yang dinilai dapat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang.
Hal ini dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Edi Susanto, Kamis (14/5/2026).
“Komitmen utama dari perwako ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kalau hari ini kita tidak menjaga lingkungan, lalu apa yang akan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Penggunaan air tanah secara berlebihan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi Kota Pekanbaru dalam jangka panjang. Dampak serius itu termasuk kemungkinan terjadinya penurunan permukaan tanah.
“Kalau eksploitasi air tanah terus dilakukan tanpa pengendalian. Bukan tidak mungkin 10 hingga 20 tahun ke depan Kota Pekanbaru bisa mengalami penurunan permukaan tanah,” ucap Edi.
Penerbitan perwako tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong penggunaan air permukaan dan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Selain aspek lingkungan, regulasi itu juga dinilai memiliki manfaat dari sisi ekonomi dan pendapatan daerah. Sebagian besar pembiayaan negara berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat saat ini.
“Hari ini, sekitar 80 persen pembiayaan negara berasal dari rakyat melalui pajak. Pajak itu kembali lagi untuk kepentingan masyarakat,” jelas Edi.
Kebijakan optimalisasi sistem penyediaan air minum juga akan menimbulkan nilai ekonomi baru melalui pemanfaatan air permukaan yang lebih terukur dibanding penggunaan air tanah secara bebas. Ada nilai ekonomis yang muncul ketika penggunaan air permukaan dioptimalkan dan penggunaan air tanah mulai dikendalikan.
